Kartu Lebaran Rp1,7 M, Gubernur Jabar Didemo

"Mau eksis pake dana APBD, capek deh," kata pendemo.

Sejak pukul 10.00 WIB, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Bandung Raya berorasi di depan Gedung Sate (Kantor Gubernur Jabar), Rabu 1 Agustus 2010. Mereka mendesak Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menjelaskan dana Rp 1,7 miliar, yang digunakan untuk membuat kartu lebaran dan prangko.

aksi demo mahasiswa Bandung (DHR | Bandung)

"Kami minta gubernur berikan penjelasan resmi terkait penggunaan dana sebesar Rp 1,7 miliar untuk pembuatan kartu lebaran dan prangko kepada kolega dan pejabat hingga tingkat RT," kata Koordinator BEM Bandung Raya, Asep Rovin.

Menurutnya, ini bentuk pemborosan. "Padahal saat ini beban masyarakat bertambah karena TDL, biaya sekolah dan mudik, harusnya gubernur lebih empati dan memperhatikan hal tersebut," ujar Asep Rovin.

Apalagi, saat ini masih banyak permasalahan di Jawa Barat yang membutuhkan alokasi dana yang besar dari APBD, salah satunya anggaran pendidikan 20 persen yang dijanjikan pada kenyataannya belum menyentuh seluruh masyarakat.

Dalam orasi tersebut mahasiswa membawa foto Gubernur Jawa Barat dengan label harga Rp 1,7 Miliar dan juga poster-poster betuliskan "Mau eksis pake dana APBD, capek deh".

Tuntutan lain, mereka meminta agar Gubernur menepati janjinya menyediakan satu juta lapangan pekerjaan, yang hingga kini, data BPS baru menunjukan ada sekitar lima ratus ribu pengangguran. "Dan, angka pengangguran di Indonesia, 20 persen ada di Jawa Barat," ujarnya.
Seperti diketahui, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan dana hampir Rp 1,7 miliar untuk mencetak dan mengirim kartu selamat Lebaran. Alokasi dana itu terdiri atas biaya cetak Rp 700 juta dan prangko senilai Rp 1,012 miliar. Dengan demikian, total biayanya Rp 1,7 miliar.

Saat dikonfirmasi, Gubernur Ahmad Heryawan menyatakan, kartu itu merupakan media silaturahmi. "Kartu pos itu tiap tahun ada. Persoalannya, kok baru hari ini diributkan. Barangkali karena tahun sebelumnya tidak sebanyak sekarang," katanya kemarin.
Menurut Heryawan bukan hal yang dilarang jika seorang Gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat, memilih cara berkomunikasi melalui kiriman Kartu Lebaran. Dengan cara itu, Gubernur ingin memperhatikan warganya melalui selembar ucapan permohonan maaf di hari yang istimewa, Idul Fitri 1431 Hijriyah. (umi)

Baginya, dengan Kartu Lebaran merupakan wujud penghargaan yang tinggi atas dukungan dan doa warga Jawa Barat atas tugas yang menjadi amanahnya.  Sekaligus wujud komitmen dan tanggung jawab moral berbagi  kebahagiaan di hari yang Fitri bagi warganya.

Dia mengaku sengaja menggunakan anggaran belanja daerah agar resmi. "Kalau pakai dana pribadi, malah jadi masalah. Dari mana duit Gubernur sebesar itu," katanya. "Kalau dianggap terlalu besar, nanti dikurangi."

viva.com