Gedung baru DPR masalah baru DPR

Wow, DPR Bangun Gedung Baru Rp 1 Triliun

Robert Adhi Ksp/KOMPAS
Gedung Nusantara DPR
DPR RI mengumumkan rencana pembangunan gedung baru senilai Rp1 triliun tepat di hari ulang tahun ke-65 pada Senin.

Ulang tahun DPR RI ini ditandai dengan rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Marzuki Alie di Gedung Nusantara II Senayan yang dilanjutkan dengan pemaparan desain gedung dan pembukaan tender di lobi Gedung Nusantara III DPR.

Marzuki yang juga Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR menegaskan pentingnya pembangunan gedung baru itu. "Mau tidak mau, suka tidak suka, DPR harus tetap menjalankan rencana pembangunan gedung ini," kata Marzuki.

Meski demikian, Marzuki mengaku DPR tetap terbuka diri terhadap kritik dari masyarakat terkait pembangunan gedung tersebut. Sedangkan Wakil Ketua BURT Pius Lustrilanang menjelaskan bahwa pada Selasa (31/8) BURT DPR RI membuka pengumuman bagi peserta tender pembangunan fisik Gedung DPR yang baru.

Bangunan senilai lebih dari Rp1 triliun itu diharapkan dapat mulai dikerjakan Oktober 2010.
Dana dari APBNP 2010 sebesar Rp250 miliar juga akan segera digunakan untuk membangun gedung ini setelah peletakan batu pertama di bulan Oktober
. Uang itu dipakai untuk pembangunan fisik berupa tiga lantai bawah tanah (basement) dan satu lantai di atasnya.

Pembangunan fisik yang bernilai Rp1,1 triliun bersifat tahun jamak (multiyears) dalam tiga tahun anggaran. Dia mengakui, gagasan dan rencana pembangunan gedung ini akan menuai kritik dari masyarakat. Namun gedung baru ini harus tetap dibangun dan hal itu merupakan rekomendasi tim peningkatan kinerja anggota Dewan.

Dengan gedung baru, maka nantinya setiap anggota Dewan membutuhkan tambahan staf ahli sehingga perlu banyak ruangan baru untuk menampung mereka.



Inilah Konsep Gedung Baru DPR


KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
Ilustrasi
Gedung baru DPR di Senayan, Jakarta, yang dibangun mulai Oktober 2010, terdiri dari 36 lantai, tiga lantai bawah tanah (basement), serta dilengkapi berbagai fasilitas termasuk untuk keperluan pertemuan internasional.
Sekjen DPR Nining Indra Saleh di Gedung DPR/MPR di Jakarta, Senin (31/8/2010), mengatakan gedung dibangun dengan konsep awal perencanaan gedung baru karya arsitek Soejoedi.

Menurut dia, desain gedung ini seperti internasional Conefo dengan fasilitas penyelenggaraan kegiatan MPR/DPR/DPD. Desain ini relevan karena fungsi MPR/DPR/DPD merupakan representasi rakyat dan harus menerima aspirasi rakyat yang diwakilinya.

Desain gedung ini telah mengantisipasi kebutuhan untuk 50 tahun ke depan, dimulai tahun 2010 dengan penambahan anggota DPR dari 550 menjadi 560 ditambah 1.680 staf ahli dan asisten, serta penambahan karyawan lainnya.

Menurut Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Pius Lustrilanang, total anggaran untuk membangun gedung itu sekitar Rp 1,165 triliun. Biayanya akan mengucur bertahap dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010 sebesar Rp 50 miliar. Selanjutnya, APBN 2011 sebesar Rp 800 miliar. Sisanya akan disediakan oleh APBN 2012.

Jika dihitung dengan fasilitas dan isi gedung, total anggarannya sekitar Rp 1,8 triliun. "Itu termasuk fasilitas teknologi informasi," kata Pius.

Pembangunan gedung ini merupakan program kerja DPR 2004-2009 dan dilanjutkan oleh anggota DPR periode 2009-2014. Lokasinya terletak di sebelah selatan Gedung Nusantara I DPR sesuai block plan kawasan kompleks parlemen Indonesia yang telah disetujui.

Gedung itu sesuai dengan standar ruang kerja anggota dewan terdiri dari ruang kerja, anggota, ruang staf ahli dan asisten pribadi, ruang rapat kecil, kamar istirahat, KM/WC dan ruang tamu. Untuk satu anggota DPR dengan 5 staf ahli dan 1 asisten membutuhkan ruangan seluas 120 meter persegi.

Dengan demikian, luas total bangunan menjadi 157.000 meter persegi terdiri dari 36 lantai termasuk basement tiga lantai.

Desain gedung baru berbentuk gerbang yang mencerminkan filosopi anggota DPR yang berlatar bekalang beragam daerah dan budaya. Gerbang sebagai metafora dari harapan bagi kemakmuran bangsa Indonesia dengan dua pilar kokoh di atasnya serta dibuat berdasarkan kebutuhan ruang dan penataan ulang kawasan kompleks MPR/DPR/DPD.

Selain itu, gedung baru ini ditujukan untuk memfasilitasi kegiatan dalam kompleks DPR yang perlu diwadahi secara baik sehingga dapat menunjang kinerja Dewan.

Sedangkan lanskap kompleks DPR selalu menyertakan unsur air sebagai salah satu elemen pembentukannya. Selain sebagai elemen estetis, juga dipergunakan sebagai penghubung antara bangunan yang sudah ada dengan gedung baru dan cadangan air untuk keperluan darurat. Analoginya bahwa apa pun yang dilakukan DPR selalu mengalir, bermanfaat untuk rakyat Indonesia.



Harga Satu Ruangan Anggota DPR Rp 2,8 M


Kompas
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yuna Farhan menilai, anggaran pembangunan gedung baru DPR terlalu besar. Jika dihitung rata-rata, harga satu ruangan anggota DPR itu Rp 2,8 miliar. Nilai itu sangat mahal, bahkan untuk perkantoran di Jakarta.”Bukan memikirkan kepentingan rakyat, DPR malah mikirin diri sendiri. Rasanya tidak rela jika segelintir orang yang menjadi wakil rakyat bermewah-mewahan saat rakyat masih miskin,” ujar Suwoko HS, pensiunan TNI berpangkat sersan kepala, saat ditemui di Jakarta, kemarin.

Bagi rakyat miskin di Jakarta, Gedung DPR saat ini sudah mewah sehingga niat untuk membangun gedung baru yang lebih mewah tak masuk akal mereka. Bayangkan, untuk membangun gedung berlantai 36 itu, pemerintah harus menyisihkan anggaran Rp 1,6 triliun.
Anggaran sebesar itu sebenarnya cukup untuk membiayai bantuan iuran jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) bagi lebih dari 22 juta warga miskin selama satu tahun. Tahun ini pemerintah mengalokasikan dana bantuan iuran jamkesmas sebesar Rp 6.000 per bulan atau Rp 72.000 per tahun untuk satu warga miskin.

Ruangan seluas 120 meter persegi untuk satu anggota DPR itu juga masih lebih besar daripada luas lima rumah sederhana sehat bersubsidi, yang masing-masing hanya 21 meter persegi.
Luar Biasa....





Gedung Mewah dan Kemiskinan Tak Ada Korelasi

KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
Gedung Bundar DPR/MPR RI, Jakarta.
Meski dihujani kritik, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR tetap akan melanjutkan rencana pembangunan gedung baru DPR yang menghabiskan anggaran Rp 1,6 triliun.

Salah satu kritik adalah kemewahan yang ditawarkan berbanding terbalik dengan kondisi sebagian besar rakyat yang diwakili para

anggota Dewan. Wakil Ketua BURT Pius Lustrilanang mengatakan, tak ada hubungan antara gedung mewah wakil rakyat dan kemiskinan masyarakat."Tidak ada korelasi membangun gedung DPR dengan kemiskinan. Ketika membangun gedung kami ada alasannya. Kan sudah ada pos anggaran untuk rakyat, petani, kredit. Ini juga perjuangan bersama untuk rakyat," kata Pius di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/9/2010).

Bahkan, dengan lugas politisi Partai Gerindra ini mengatakan, "Kalau masyarakat miskin, Indonesia memang miskin. Tapi kita kan tidak berhenti berjuang," ujarnya.

Lagi pula, tambah Pius, DPR sudah bekerja setiap hari untuk kepentingan rakyat. Pembangunan gedung sudah diputuskan dan dinilai akan mendukung kinerja serta citra Dewan ke depan.


(kumpulan) kompas

Tidak ada komentar:

Komentar