Modus penipuan baru

Mungkin sobat-sobat sudah tidak asing lagi dengan modus penipuan melalui SMS.
" Anda memnadapatkan hadiah sebuah mobil dari xxxxxx, harap menghubungi kami dinomor xxxxxx" kurang lebih seperti itu bunyi pesannya, kemudian kita diminta mentrasfer sejumlah uang dengan alasan untuk pajak hadiah mobil.


Sekarang sang "bandit" mulai mengeluarkan jurus terbaru untuk modus penipuan SMS.
Tadi pagi saya mendapatkan sms seperti ini " Tolong belikan dulu mama pulsa 25rb di no AS baru mama 085245318024 soalnya teman mama kecelakaan, skrg kluarganya hrus dihubungi, nti mama ganti uangnya,penting " pada hal ibu saya sedang di kamar mandi.


Bukan hanya sekali ini saya mendapat sms seperti ini, ini keli keduanya saya menerima sms seprti ini, sobat-sobat saya juga mendapat sms yang serupa. Wah bandit sekarang semakin kreatif saja, tapi sayang sekali kreatif yang merugikan orang lain.

Semoga aja informarsi ini bermanfaat buat sobat-sobat semua dan selalu tenag menghadapi segala sesuatunya juga cek kebenaranya dulu.




anton

Kartu Lebaran Rp1,7 M, Gubernur Jabar Didemo


"Mau eksis pake dana APBD, capek deh," kata pendemo.

Sejak pukul 10.00 WIB, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Bandung Raya berorasi di depan Gedung Sate (Kantor Gubernur Jabar), Rabu 1 Agustus 2010. Mereka mendesak Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menjelaskan dana Rp 1,7 miliar, yang digunakan untuk membuat kartu lebaran dan prangko.

aksi demo mahasiswa Bandung (DHR | Bandung)
"Kami minta gubernur berikan penjelasan resmi terkait penggunaan dana sebesar Rp 1,7 miliar untuk pembuatan kartu lebaran dan prangko kepada kolega dan pejabat hingga tingkat RT," kata Koordinator BEM Bandung Raya, Asep Rovin.

Menurutnya, ini bentuk pemborosan. "Padahal saat ini beban masyarakat bertambah karena TDL, biaya sekolah dan mudik, harusnya gubernur lebih empati dan memperhatikan hal tersebut," ujar Asep Rovin.

Apalagi, saat ini masih banyak permasalahan di Jawa Barat yang membutuhkan alokasi dana yang besar dari APBD, salah satunya anggaran pendidikan 20 persen yang dijanjikan pada kenyataannya belum menyentuh seluruh masyarakat.

Dalam orasi tersebut mahasiswa membawa foto Gubernur Jawa Barat dengan label harga Rp 1,7 Miliar dan juga poster-poster betuliskan "Mau eksis pake dana APBD, capek deh".

Tuntutan lain, mereka meminta agar Gubernur menepati janjinya menyediakan satu juta lapangan pekerjaan, yang hingga kini, data BPS baru menunjukan ada sekitar lima ratus ribu pengangguran. "Dan, angka pengangguran di Indonesia, 20 persen ada di Jawa Barat," ujarnya.
Seperti diketahui, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan dana hampir Rp 1,7 miliar untuk mencetak dan mengirim kartu selamat Lebaran. Alokasi dana itu terdiri atas biaya cetak Rp 700 juta dan prangko senilai Rp 1,012 miliar. Dengan demikian, total biayanya Rp 1,7 miliar.

Saat dikonfirmasi, Gubernur Ahmad Heryawan menyatakan, kartu itu merupakan media silaturahmi. "Kartu pos itu tiap tahun ada. Persoalannya, kok baru hari ini diributkan. Barangkali karena tahun sebelumnya tidak sebanyak sekarang," katanya kemarin.
Menurut Heryawan bukan hal yang dilarang jika seorang Gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat, memilih cara berkomunikasi melalui kiriman Kartu Lebaran. Dengan cara itu, Gubernur ingin memperhatikan warganya melalui selembar ucapan permohonan maaf di hari yang istimewa, Idul Fitri 1431 Hijriyah. (umi)

Baginya, dengan Kartu Lebaran merupakan wujud penghargaan yang tinggi atas dukungan dan doa warga Jawa Barat atas tugas yang menjadi amanahnya.  Sekaligus wujud komitmen dan tanggung jawab moral berbagi  kebahagiaan di hari yang Fitri bagi warganya.

Dia mengaku sengaja menggunakan anggaran belanja daerah agar resmi. "Kalau pakai dana pribadi, malah jadi masalah. Dari mana duit Gubernur sebesar itu," katanya. "Kalau dianggap terlalu besar, nanti dikurangi."



viva.com

Gedung baru DPR masalah baru DPR

Wow, DPR Bangun Gedung Baru Rp 1 Triliun

Robert Adhi Ksp/KOMPAS
Gedung Nusantara DPR
DPR RI mengumumkan rencana pembangunan gedung baru senilai Rp1 triliun tepat di hari ulang tahun ke-65 pada Senin.

Ulang tahun DPR RI ini ditandai dengan rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Marzuki Alie di Gedung Nusantara II Senayan yang dilanjutkan dengan pemaparan desain gedung dan pembukaan tender di lobi Gedung Nusantara III DPR.

Marzuki yang juga Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR menegaskan pentingnya pembangunan gedung baru itu. "Mau tidak mau, suka tidak suka, DPR harus tetap menjalankan rencana pembangunan gedung ini," kata Marzuki.

Meski demikian, Marzuki mengaku DPR tetap terbuka diri terhadap kritik dari masyarakat terkait pembangunan gedung tersebut. Sedangkan Wakil Ketua BURT Pius Lustrilanang menjelaskan bahwa pada Selasa (31/8) BURT DPR RI membuka pengumuman bagi peserta tender pembangunan fisik Gedung DPR yang baru.

Bangunan senilai lebih dari Rp1 triliun itu diharapkan dapat mulai dikerjakan Oktober 2010.
Dana dari APBNP 2010 sebesar Rp250 miliar juga akan segera digunakan untuk membangun gedung ini setelah peletakan batu pertama di bulan Oktober
. Uang itu dipakai untuk pembangunan fisik berupa tiga lantai bawah tanah (basement) dan satu lantai di atasnya.

Pembangunan fisik yang bernilai Rp1,1 triliun bersifat tahun jamak (multiyears) dalam tiga tahun anggaran. Dia mengakui, gagasan dan rencana pembangunan gedung ini akan menuai kritik dari masyarakat. Namun gedung baru ini harus tetap dibangun dan hal itu merupakan rekomendasi tim peningkatan kinerja anggota Dewan.

Dengan gedung baru, maka nantinya setiap anggota Dewan membutuhkan tambahan staf ahli sehingga perlu banyak ruangan baru untuk menampung mereka.



Inilah Konsep Gedung Baru DPR


KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
Ilustrasi
Gedung baru DPR di Senayan, Jakarta, yang dibangun mulai Oktober 2010, terdiri dari 36 lantai, tiga lantai bawah tanah (basement), serta dilengkapi berbagai fasilitas termasuk untuk keperluan pertemuan internasional.
Sekjen DPR Nining Indra Saleh di Gedung DPR/MPR di Jakarta, Senin (31/8/2010), mengatakan gedung dibangun dengan konsep awal perencanaan gedung baru karya arsitek Soejoedi.

Menurut dia, desain gedung ini seperti internasional Conefo dengan fasilitas penyelenggaraan kegiatan MPR/DPR/DPD. Desain ini relevan karena fungsi MPR/DPR/DPD merupakan representasi rakyat dan harus menerima aspirasi rakyat yang diwakilinya.

Desain gedung ini telah mengantisipasi kebutuhan untuk 50 tahun ke depan, dimulai tahun 2010 dengan penambahan anggota DPR dari 550 menjadi 560 ditambah 1.680 staf ahli dan asisten, serta penambahan karyawan lainnya.

Menurut Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Pius Lustrilanang, total anggaran untuk membangun gedung itu sekitar Rp 1,165 triliun. Biayanya akan mengucur bertahap dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010 sebesar Rp 50 miliar. Selanjutnya, APBN 2011 sebesar Rp 800 miliar. Sisanya akan disediakan oleh APBN 2012.

Jika dihitung dengan fasilitas dan isi gedung, total anggarannya sekitar Rp 1,8 triliun. "Itu termasuk fasilitas teknologi informasi," kata Pius.

Pembangunan gedung ini merupakan program kerja DPR 2004-2009 dan dilanjutkan oleh anggota DPR periode 2009-2014. Lokasinya terletak di sebelah selatan Gedung Nusantara I DPR sesuai block plan kawasan kompleks parlemen Indonesia yang telah disetujui.

Gedung itu sesuai dengan standar ruang kerja anggota dewan terdiri dari ruang kerja, anggota, ruang staf ahli dan asisten pribadi, ruang rapat kecil, kamar istirahat, KM/WC dan ruang tamu. Untuk satu anggota DPR dengan 5 staf ahli dan 1 asisten membutuhkan ruangan seluas 120 meter persegi.

Dengan demikian, luas total bangunan menjadi 157.000 meter persegi terdiri dari 36 lantai termasuk basement tiga lantai.

Desain gedung baru berbentuk gerbang yang mencerminkan filosopi anggota DPR yang berlatar bekalang beragam daerah dan budaya. Gerbang sebagai metafora dari harapan bagi kemakmuran bangsa Indonesia dengan dua pilar kokoh di atasnya serta dibuat berdasarkan kebutuhan ruang dan penataan ulang kawasan kompleks MPR/DPR/DPD.

Selain itu, gedung baru ini ditujukan untuk memfasilitasi kegiatan dalam kompleks DPR yang perlu diwadahi secara baik sehingga dapat menunjang kinerja Dewan.

Sedangkan lanskap kompleks DPR selalu menyertakan unsur air sebagai salah satu elemen pembentukannya. Selain sebagai elemen estetis, juga dipergunakan sebagai penghubung antara bangunan yang sudah ada dengan gedung baru dan cadangan air untuk keperluan darurat. Analoginya bahwa apa pun yang dilakukan DPR selalu mengalir, bermanfaat untuk rakyat Indonesia.



Harga Satu Ruangan Anggota DPR Rp 2,8 M


Kompas
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yuna Farhan menilai, anggaran pembangunan gedung baru DPR terlalu besar. Jika dihitung rata-rata, harga satu ruangan anggota DPR itu Rp 2,8 miliar. Nilai itu sangat mahal, bahkan untuk perkantoran di Jakarta.”Bukan memikirkan kepentingan rakyat, DPR malah mikirin diri sendiri. Rasanya tidak rela jika segelintir orang yang menjadi wakil rakyat bermewah-mewahan saat rakyat masih miskin,” ujar Suwoko HS, pensiunan TNI berpangkat sersan kepala, saat ditemui di Jakarta, kemarin.

Bagi rakyat miskin di Jakarta, Gedung DPR saat ini sudah mewah sehingga niat untuk membangun gedung baru yang lebih mewah tak masuk akal mereka. Bayangkan, untuk membangun gedung berlantai 36 itu, pemerintah harus menyisihkan anggaran Rp 1,6 triliun.
Anggaran sebesar itu sebenarnya cukup untuk membiayai bantuan iuran jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) bagi lebih dari 22 juta warga miskin selama satu tahun. Tahun ini pemerintah mengalokasikan dana bantuan iuran jamkesmas sebesar Rp 6.000 per bulan atau Rp 72.000 per tahun untuk satu warga miskin.

Ruangan seluas 120 meter persegi untuk satu anggota DPR itu juga masih lebih besar daripada luas lima rumah sederhana sehat bersubsidi, yang masing-masing hanya 21 meter persegi.
Luar Biasa....





Gedung Mewah dan Kemiskinan Tak Ada Korelasi

KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
Gedung Bundar DPR/MPR RI, Jakarta.
Meski dihujani kritik, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR tetap akan melanjutkan rencana pembangunan gedung baru DPR yang menghabiskan anggaran Rp 1,6 triliun.

Salah satu kritik adalah kemewahan yang ditawarkan berbanding terbalik dengan kondisi sebagian besar rakyat yang diwakili para

anggota Dewan. Wakil Ketua BURT Pius Lustrilanang mengatakan, tak ada hubungan antara gedung mewah wakil rakyat dan kemiskinan masyarakat."Tidak ada korelasi membangun gedung DPR dengan kemiskinan. Ketika membangun gedung kami ada alasannya. Kan sudah ada pos anggaran untuk rakyat, petani, kredit. Ini juga perjuangan bersama untuk rakyat," kata Pius di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/9/2010).

Bahkan, dengan lugas politisi Partai Gerindra ini mengatakan, "Kalau masyarakat miskin, Indonesia memang miskin. Tapi kita kan tidak berhenti berjuang," ujarnya.

Lagi pula, tambah Pius, DPR sudah bekerja setiap hari untuk kepentingan rakyat. Pembangunan gedung sudah diputuskan dan dinilai akan mendukung kinerja serta citra Dewan ke depan.


(kumpulan) kompas